Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Bibit Itik Desa Tanjung Agung Berpotensi Rugikan Negara.

0
307

Bengkulu Selatan| IN.ID~ Pembagian bibit itik di desa Tanjung Agung kecamatan Seginim Bengkulu Selatan sempat diwarnai penolakan dan protes warga.Pasalnya menurut beberapa orang warga Desa,bibit itik yang bakal dibagikan tidak sesuai spek  sehingga awalnya warga menolak pembagian bibit tersebut.

Hal ini terjadi akibat adanya dugaan tidak terbukanya pengelolaan dana 20% ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa(DD). Realisasi DD Tanjung Agung  membeli hewan ternak itik seharga Rp.78.407,-/ekor dengan jumlah itik sebanyak 1288 ekor yang menghabiskan anggaran Rp.126.868.000,- termasuk pajak jelas kepala desa Tanjung Agung.

” Ya, itik yang dibeli sebanyak 1288 ekor yang mana nantinya setiap KK akan mendapatkan sebanyak 7 ekor,” ujar Januari.

Kepada awak media, Januari (Kades) menjelaskan bahwasanya bibit itik tersebut didatangkan dari Padang Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan rekanan berinisial A warga desa Batu Lambang. Dia juga mengaku bahwa TPK dia (Kades) yang mengenal kepada A, saat wartawan media ini menanyakan apakah TPK melakukan survei ketiga tempat sebelum melakukan pembelian pengadaan barang atau jasa??

“TPK tidak melakukan survei terlebih dahulu, saya cuman mengenal TPK dengan saudara A. Selanjutnya semuanya TPK yang mengurus,” di akui Kades saat dihubungi melalui HP nya.

Data terhimpun, gejolak ini sempat terjadi akibat seorang masyarakat Desa Tanjung Agung yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwah warga melakukan protes tersebut karena menduga ada ketidak transparanan pihak pemdes terhadap pengelolaan dana 20% ketahanan pangan pada DD.

“Itik yang dibeli dan ingin di distribusikan kepada masyarakat dengan seharga demikian, ada kesenjangan perbandingan harga dengan harga itik lokal sedangkan anggaran yang ada sangatlah fantastis,” ujar narasumber.

Walaupun pada akhirnya pembagian bibit Itik Desa Tanjung Agung tetap dilakukan.Terpisah Hamdani salah satu aktivis Bengkulu Selatan menyoroti hal ini, menurutnya sesuai dengan fakta dilapangan dengan melihat fisik bibit diduga harga ada indikasi Mark up dan proses pengadaan tidak sesuai dengan Premdes Nomor 7 Tahun 2021.

“Semestinya pihak Desa tidak perlu mengeluarkan dana karantina lagi, itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penyedia barang,” pungkas Hamdani.

Yang jadi pertanyaan, lanjut Hamdani kenapa mesti ke Padang apakah di Provinsi Bengkulu ini tidak ada yang menyediakan bibit Itik??? Nampaknya Inspektorat dalam hal ini mesti melakukan peneguran agar ketika Inspektorat melakukan pemeriksaan tidak terjadinya temuan, sebab jika ada temuan, tentunya akan merugikan Desa itu sendiri,” minta Hamdani.

Hamdani menambahkan, bila memang sudah  dilkukan teguran tidak ada juga perubahan seperti desa – desa lain, kami akan mengambil sikap diakhir tahun ini nanti akan kita laporkan ke penegak hukum.Karena setiap warga Negara berkewajiban mengawasi penggunaan dana Negara,” tutupnya.(Ref/AH).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here